Ibukota kabupaten, adalah ibukota atau tempat kedudukan pusat pemerintahan dari sebuah
kabupaten. Pada sebuah ibukota kabupaten terdapat Kantor
Bupati beserta Perangkat Daerah, Gedung
DPRD Kabupaten, Instansi Vertikal (instansi pusat di daerah, seperti
Pengadilan Negeri,
Kejaksaan Negeri, Mapolres,
BPS,
BPN), dan infrastruktur perkotaan pada umumnya.
Secara legal, ibukota kabupaten bukanlah bagian dari pembagian administratif sebuah kabupaten. Bagaimanapun pembagian administratif dari kabupaten adalah
kecamatan.
Wilayah ibukota kabupaten dapat menempati sebagian dari wilayah
kecamatan (misalnya,
Sarilamak, ibukota
Kabupaten Lima Puluh Kota, menempati sebagian wilayah Kecamatan
Harau); atau dapat pula menempati lebih dari satu kecamatan (misalnya,
Ungaran, ibukota
Kabupaten Semarang, menempati sebagian wilayah Kecamatan
Ungaran Barat dan Kecamatan
Ungaran Timur.
Dalam perkembangannya, banyak ibukota kabupaten yang dimekarkan menjadi
Kota (otonom), yang secara yuridis terpisah dari kabupaten induk, dan memiliki Pemerintahan Daerah sendiri. Namun demikian, seringkali pemekaran ini tidak selalu diikuti dengan pemindahan fasilitas dan gedung perkantoran pemerintah ke wilayah kabupaten, sehingga kabupaten induk seolah-olah masih memiliki ibukota kabupaten di wilayah lain. Ke depan, ibukota kabupaten harus berada di wilayah kabupaten itu sendiri.
Misalnya, di
Kabupaten Kediri, banyak terdapat fasilitas gedung perkantoran Pemerintah Daerah yang berada di luar wilayah kabupaten, yakni di wilayah
Kota Kediri. Untuk itu, bertahap dilakukan pemindahan ibukota kabupaten ke wilayah Kabupaten Kediri, yakni di
Pare.